Pemprov DKI Terima Puluhan Ribu Usulan Aspirasi Masyarakat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat sebanyak 29.946 usulan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023. Aspirasi tersebut diperoleh melalui tiga sumber yaitu Rembuk RW, usulan langsung yang dilakukan oleh eksekutif dan usulan yang berasal dari hasil reses dewan.

P enanganan enam isu prioritas

Total usulan aspirasi masyarakat yang masuk melalui Rembuk RW tercatat sebanyak 12.107 usulan, sementara aspirasi yang masuk melalui usulan langsung oleh eksekutif tercatat 5.376 usulan. Sedangkan aspirasi masyarakat yang masuk melalui hasil reses dewan tercatat sebanyak 12.463 usulan.

Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, perencanaan pembangunan tahun 2024 diarahkan dan diprioritaskan untuk menangani enam isu yaitu, penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, pemulihan dari perlambatan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting dan penguatan nilai demokrasi.

Perbaikan Saluran di Jalan Serdang Baru 8 Dikebut

“Tentunya, penanganan enam isu prioritas ini membutuhkan sinergi pentahelix bersama pemerintah pusat maupun daerah lain, akademisi, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, serta media,” ujar Heru saat membuka Sidang Pleno Musrenbang RKPD Tahun 2024 Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Senin (10/4).

Heru meminta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk dapat menyikapi secara bijak seluruh kondisi yang ada agar target-target pembangunan di tahun 2024 dapat tercapai serta memperhatikan prioritas dan indikator pembangunan tahun 2024.

Heru juga meminta Perangkat Daerah memastikan seluruh perencanaan program pembangunan daerah dapat memacu pertumbuhan sektor ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

“Saya minta jajaran untuk memastikan semua usulan anggaran belanja daerah digunakan untuk mencapai outcome serta bermanfaat bagi masyarakat dan memedomani prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas belanja. Pastikan bahwa tidak ada sumber daya anggaran, manusia, maupun waktu yang terbuang percuma,” urai Heru.

Heru menyampaikan, melalui Musrenbang Provinsi DKI Jakarta dipastikan aspirasi masyarakat menjadi bahan masukan dalam penyusunan program dan kegiatan, serta merumuskan program kegiatan yang berpotensi untuk didanai dengan skema pendanaan atau pembiayaan selain APBD.

Heru berharap, pembahasan dalam forum Musrenbang Provinsi DKI Jakarta dapat difokuskan pada enam prioritas pembangunan, perwujudan program dan kegiatan yang mendukung Sukses Jakarta untuk Indonesia serta upaya dalam menjadikan Jakarta sebagai Kota Global.

“Mari sukseskan Cita Provinsi Jakarta dan bersiap menjadi Kota Global dengan mengerahkan seluruh pemikiran, ide, dan gagasan sebagai saran serta masukan untuk perbaikan penyusunan dokumen RKPD Provinsi Jakarta tahun 2024,” tandas Heru.

Untuk diketahui, pelaksanaan Musrenbang Provinsi untuk mempertajam prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan menyelaraskan program maupun kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional dalam rangka meningkatan peran dan posisi Jakarta sebagai kota Global.

Acara ini dilakukan secara tatap muka (offline) dan daring (online) diikuti oleh para peserta yang mewakili berbagai pemangku kepentingan antara lain dari unsur pemerintah pusat, Forkopimda, Legislatif, maupun jajaran Perangkat Daerah DKI Jakarta, Pemerintah Daerah perbatasan, perguruan tinggi, pakar, organisasi internasioanl, organisasi kemasyarakat, asosiasi profesi, dunia usaha, LSM dan perwakilan Dewan Kota/Kabupaten.

Penyelenggaran Musrenbang Provinsi DKI Jakarta ini diselenggarakan dalam dua bagian yakni Sidang Pleno dan Sidang Kelompok. Musrenbang Provinsi ini telah melalui serangkaian proses yang menjaring aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam penyusunan dokumen rancangan RKPD Provinsi DKI Jakarta.